Anggaran pemerintah bersifat politis. Siapa yang menang dan siapa yang kalah dari cara perpajakan dan pengeluaran pemerintah terkait erat dengan perhitungan politis, yaitu tawar-menawar politik. Sebagai hasilnya, kelompok-kelompok yang berada jauh dari kekuasaan, seperti kaum tidak mampu, mengalami kerugian ganda—meskipun mereka lebih membutuhkan namun mereka berisiko lebih besar untuk tidak mendapatkan haknya secara adil terhadap sumber daya publik.
Namun yang seringkali dilewatkan adalah, dari 160 negara penanda tangan, hukum internasional yang mengamanatkan pemerintah harus tidak hanya menyediakan layanan secara adil tetapi juga harus menginvestasikan sumber daya untuk menangani ketidaksetaraan yang muncul dari diskriminasi masa lalu. Hak sosial dan ekonomi memang dapat membantu kaum tidak mampu—meskipun banyak argumen menyatakan sebaliknya—dan menggunakan bukti berbasis anggaran dapat meningkatkan dan membantu untuk menegakkan hukum ini.
Lahir di era perang dingin, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kesepakatan Internasional tentang Hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya - ICESCR) seringkali dianggap sebagai pendamping komunis dari Kesepakatan Barat tentang Hak Politik dan Sipil (West’s Covenant on Civil and Political Rights). Sementara hak politik dan sipil kebanyakan dipahami sebagai mengatur batas-batas yang bisa dilakukan pemerintah—seperti tidak memenjarakan wartawan yang kritis, atau melakukan penyiksaan—ICESCR secara eksplisit mendorong pemerintah untuk bertindak. Kesepakatan ini mengabadikan hak terhadap makanan, pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan tanpa memandang “ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau lainnya, asal kewarganegaraan atau sosial, properti, status kelahiran atau lainnya.”
Saat ini sangat dipahami bahwa pemerintah harus menahan diri dari tindakan tertentu dan juga mengambil langkah proaktif demi mewujudkan kedua tatanan hak. Dan ICESCR menguraikan prinsip-prinsip untuk tindakan pemerintah: menggunakan “sumber daya yang ada dengan maksimal” untuk “mewujudkan secara progresif” dan “tanpa diskriminasi” hak-hak yang diabadikan dalam kesepakatan. Oleh sebab itu, kesepakatan ini, memiliki implikasi yang penting tentang bagaimana pemerintah meningkatkan penerimaan dan menggunakan sumber daya.
Meena Kadri/Flickr (Some rights reserved)
Dalits in India have long faced systematic discrimination. Today the majority live in poverty and over half are illiterate. The National Campaign for Dalit Human Rights used budget analysis to reveal that, despite government rhetoric, Dalits were being systematically short changed in government spending.
Untuk alasan ini, International Budget Partnership (Kemitraan Anggaran Internasional - IBP), bersama dengan mitra dari seluruh dunia, telah menerbitkan buku panduan tentang arti kesepakatan ini bagi anggaran pemerintah. Kami menemukan bahwa anggaran adalah alat yang kuat dan kurang diberdayakan untuk mendorong pemerintah untuk menyadari kewajiban mereka terhadap hak asasi manusia.
Membetulkan yang salah
Kewajiban non-diskriminasi adalah jantung dari kesepakatan ini. Dalam istilah anggaran, ini berarti meningkatkan penerimaan dan memberikan layanan dalam banyak cara kepada kelompok kurang beruntung yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, sumber daya perlu diinvestasikan untuk membuat situasi menjadi adil bagi semua orang.
Sebagai contoh, kaum Dalit di India sudah sejak lama mengalami diskriminasi sistematis. Saat ini, mayoritas hidup dalam kemiskinan dan lebih dari separuhnya buta huruf. National Campaign for Dalit Human Rights (Kampanye Nasional untuk Hak Asasi Dalit) telah menggunakan analisis anggaran untuk mengungkapkan hal itu, meskipun ada retorika dari pemerintah, kaum Dalit secara sistematis telah diperlakukan tidak adil dalam pengeluaran pemerintah. ICESCR adalah instrumen yang sempurna untuk menegaskan klaim seperti itu dalam hukum internasional.
Perpajakan dan pengeluaran yang benar
Kesepakatan ini juga mewajibkan pemerintah untuk meningkatkan dan menginvestasikan “sumber daya yang ada secara maksimal” untuk mengamankan hak semua orang. Terutama, pemerintah harus bukan semata-mata mengalokasikan uang untuk mengamankan hak tetapi juga harus membuktikan keputusan pengeluaran mereka dalam hal dampaknya.
Ketika kelompok advokasi Sikika di Tanzania menemukan bahwa banyak dari porsi anggaran kesehatan digunakan untuk perjalanan internasional, hotel-hotel mewah, dan tunjangan untuk pegawai negeri, mereka mempertanyakan keefektifan dari hal-hal seperti itu. Apakah pengeluaran ini cara terbaik untuk memastikan akses yang sama terhadap layanan kesehatan bagi semua? Mungkin. Namun di bawah kesepakatan, pengeluaran seperti itu akan memerlukan pembuktian yang jelas.
Bergerak ke arah yang benar
Kesepakatan mengakui bahwa realisasi dari seluruh hak sosial, ekonomi, dan budaya tidak bisa langsung tercapai di semua negara. Namun demikian, kesepakatan ini menjaga komitmen negara penanda tangan terhadap “realisasi progresif” dari hak-hak ini. Reformasi yang membatasi kemampuan pemerintah untuk mencapainya dapat melanggar kewajiban ini.
Pada tahun 2008, pemerintah Brasil mengajukan reformasi pajak yang akan memangkas sumber daya yang dialokasikan untuk pengeluaran kritis bagi kaum tidak mampu. Instituto de Estudos Socioeconômicos melakukan analisis yang menunjukkan bagaimana pemangkasan itu akan mengancam pemberian layanan dasar. Reformasi itu pada akhirnya diketahui tidak konstitusional dan dibatalkan. Namun, bahkan jika reformasi seperti itu dianggap tidak melanggar undang-undang nasional, kesepakatan akan digunakan untuk menyerukan kewajiban pemerintah tentang realisasi progresif. Pemangkasan seperti itu akan selalu menghilangkan akses ke layanan dan kemungkinan mengurangi hak untuk menikmati hak dasar.
Akses ke informasi yang benar
Keberhasilan dari kampanye yang disebutkan di atas bergantung pada adanya informasi yang benar pada waktu yang tepat. Sikika tidak akan mampu mengingatkan pemerintah tentang pengeluaran kesehatan jika kelompok tersebut tidak memiliki akses ke anggaran kesehatan. Sementara saat ini tidak ada hukum internasional yang mengikat, yang menjamin transparansi anggaran, PBB telah mengadopsi sebuah resolusi dan berbagai badan yang menetapkan standar internasional telah menerbitkan panduan praktik yang baik.
Untuk mengawasi kemajuan menuju partisipasi dan transparansi anggaran yang lebih besar, IBP bekerja sama dengan peneliti lokal independen dari seluruh dunia membuat Survei Anggaran Terbuka (Open Budget Survey) dua tahun sekali. Baru-baru ini, kami telah meluncurkan Open Budget Survey (OBS) Tracker di 30 negara, menyediakan pembaruan bulanan tentang dokumen anggaran pemerintah yang tersedia bagi masyarakat. Harapan yang mendorong kedua upaya itu adalah bahwa informasi reguler dan komparatif tentang seberapa terbukanya pemerintah mereka tentang informasi anggaran akan membantu masyarakat sipil untuk mendorong transparansi yang lebih besar.
Orang lama, cara baru
Memahami bagaiman pemerintah mengelola keuangan publik sangatlah penting untuk membedakan antara realitas dan retorika
Semuanya itu kembali pada bahwa pemerintah harus bertanggung jawab tentang bagaimana keputusan mereka memengaruhi kaum marginal dan tidak mampu. Masyarakat sipil bersatu untuk mencapai hal ini. Memahami bagaiman pemerintah mengelola keuangan publik sangatlah penting untuk membedakan antara realitas dan retorika. Untuk alasan ini, anggaran pemerintah menjadi perhatian semua orang—dan upaya membuka ruang baru untuk partisipasi dan menentukan cara-cara baru untuk membuat informasi tersedia dan mudah diakses masyarakat harus ditingkatkan.
Seperti telah kita lihat, banyak dari ketidakadilan sosial dan keputusan pemerintah yang tidak efektif yang mendorong kampanye masyarakat sipil lokal juga menjadi perhatian di bawah hukum internasional. Namun kita baru saja mulai menelusuri potensi dari kesepakatan yang ada sejak lama ini. Yang jelas, analisis anggaran bersama dengan ICESCR dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengurangi kemenangan kekuasaan terhadap kaum marginal di tengah-tengah realitas politik dari pembiayaan publik. Kemungkinan untuk mendesak pemerintah untuk menetapkan, mendorong mereka untuk lebih transparan dan menuntut anggaran yang sesuai dengan komitmen yang telah mereka buat, adalah konsisten dengan peraturan pemerintah itu sendiri. Namun itu tergantung kepada kita untuk membuat mereka menepati janji mereka.
International Budgets Partnership menyelenggarakan serangkaian webinar tentang “Penganggaran untuk Hak Asasi Manusia (Budgeting for Human Rights).” Daftar untuk bergabung secara daring dan tulis tweet komentar Anda ke #Article2.